SOREANG,(GM)-
Komisi C DPRD Kab. Bandung mendesak agar PT Chevron menghentikan kegiatan di lereng Gunung Puncak Cae, Kec. Kertasari, hingga ada kejelasan mengenai izin pelaksanaan aktivitas mereka di sana.
"Dari hasil pantauan ke lapangan, kami berkesimpulan agar PT Chevron menutup dulu kegiatannya, khususnya pengeboran 4 sumur di wilayah Kab. Bandung," ungkap Wakil Ketua Komisi C Ir. Anang Susanto, didampingi anggota Komisi C Aep Saepuloh dan Oot Ruhyat Gunadi di Soreang, Rabu (21/9).
Komisi C juga meminta PT Chevron untuk ditindak secara hukum, bila memang terbukti melakukan pelanggaran. "Kita saat ini masih menunggu surat izin pengeboran di wilayah Kab. Bandung. Bila terbukti tidak memiliki izin, mereka harus ditindak. Sebab sudah merusak hutan," tegasnya.
Anang mengatakan, saat melakukan kunjungan ke lapangan, pihaknya menemukan PT Chevron merusak alam di Kec. Kertasari. Padahal Kab. Bandung saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan perbaikan alam. "Karena mereka telah merusak hutan di Kec. Kertasari, kita menuntut untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsinya seperti semula," katanya.
Aep menambahkan, apa yang telah dilakukan PT Chevron telah mengganggu keseimbangan ekologi yang sudah tidak terkendali. "Mereka telah merusak kawasan hutan, yang kini menjadi gundul dan berpotensi longsor. Padahal di bawahnya terdapat permukiman penduduk dan ini berarti mereka kurang mengindahkan keselamatan warga sekitar," ungkapnya.
Harus dikaji
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengungkapkan, pihaknya sudah menginstruksikan Komisi D untuk mengkaji pembangunan sumur panas bumi di Desa Cihawuk yang dilakukan PT Chevron. Selain itu, dirinya meminta Pemprov Jabar segera turun tangan agar permasalahannya bisa diantisipasi dan tidak menimbulkan konflik.
"Masalah ini 'kan lintas sektoral. Bahkan kalau bicara PT Chevron sudah level internasional. Jadi harus kita jaga. Artinya langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini harus bijaksana. Jangan sampai, dengan masalah ini investasi jadi hilang atau citra kita di mata nasional atau internasional menjadi kurang baik," katanya.
Ia yakin pemprov akan segera menangani masalah ini. Sebab berdasarkan pemberitaan, sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan pembangunan sumur panas bumi di Kertasari tersebut.
Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mengungkapkan, pihaknya akan meminta tim ahli di Dinas ESDM Jabar mengkaji pembangunan sumur panas bumi di Desa Cihawuk yang dilakukan PT Chevron.
"Kalau sifatnya teknis, kita belum bisa berkomentar sebelum ada dukungan dari tim. Makanya, kita nanti akan meminta kajian tim teknis di ESDM. Baru setelah itu kita bisa mengambil langkah sesuai dengan kamampuan provinsi. Hingga kini, saya belum mendapatkan laporan lengkap mengenai masalah yang terjadi di masyarakat terkait hal ini," ungkap Dede.
0 komentar:
Posting Komentar